6 Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter, Wajib Baca Nomor 5 - Mendengar kata otoriter Anda pasti sudah terbayang pemimpin yang kejam dan suka memaksakan kehendak. Namun, tahukah Anda apa perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter? Dilihat dari pengertiannya saja antara negara demokrasi dan otoriter sudah sangat berbeda. Negara demokrasi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat atau rakyatlah yang memimpin negara tersebut. Sedangkan negara otoriter semua kekuasaan ada di tangan presiden atau pemegang kekuasaan. Namun perlu diketahui tidak semua negara otoriter mempunyai pemimpin yang kejam. Bahkan ada beberapa negara otoriter yang menjadi salah satu negara maju di dunia.
 |
Baca juga: Aspek Penting Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Serikat |
Contoh negara demokrasi diantaranya yaitu Indonesia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia. Sedangkan beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan otoriter yaitu Brunei Darussalam, Korea Utara, Arab, Thailand, Iran, dan Myanmar. Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter ini bisa dilihat dari 6 aspek penting, yaitu pemimpin negara, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, fungsi hukum, peran partai, dan kebebasan pers. Keenam aspek ini merupakan perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang paling mendasar.
Berikut Ini Penjelasan Dari Setiap Aspeknya
1. Pemimpin negara
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang pertama yaitu dari pemimpin negaranya. Negara demokrasi dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan pengertian demokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat. Jadi semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang presiden. Sedangkan dalam negara otoriter pemimpin negara biasanya terjadi tidak teratur dan hanya keluarga raja yang bisa menjadi pemimpin dalam negara tersebut.
2. Pembagian kekuasaan
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang kedua yaitu mengenai pembagian kekuasaan. Dalam negara demokrasi dikenal dengan 3 pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan yudikatif mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas. Sedangkan dalam negara otoriter pembagian kekuasaan tidak ada karena kekuasaanya terpusat.
3. Perlindungan HAM
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang ketiga adalah dalam perlindungan HAM. Dalam negara demokrasi perlindungan HAM ditujukan kepada seluruh masyarakat, sedangkan dalam negara otoriter tidak ada perlindungan HAM. Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter dalam perlindungan HAM memang sangat mencolok. Namun tidak semua negara otoriter mengabaikan perlindungan HAM.
4. Fungsi Hukum
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang keempat yaitu dari fungsi hukumnya. Negara demokrasi mempunyai fungsi hukum sebagai instrumen yang dilaksanakan berdasarkan keinginan rakyat, hal ini sesuai dengan macam-macam demokrasi yang ada. Sedangkan dalam negara otoriter fungsi hukum adalah untuk legitimasi program dari pemimpin negara.
5. Peran Partai dalam Negara
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang kelima yaitu dalam hal peran partai politik. Negara demokrasi mempunyai banyak partai politik karena partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam budaya politik demokrasi. Sedangkan dalam negara otoriter partai politik bersifat sosialis sebagai penentu pola pikir masyarakat. Keberadaan parpol dalam negara otoriter adalah sebagai penguat penguasa.
6. Kebebasan Pers
Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter yang terakhir adalah dalam hal kebebasan pers. Dalam negara demokrasi mempunyai pers yang bebas, bahkan kebebasan pers dalam negara demokrasi sudah di atur dalam undang-undang tersendiri. Sedangkan dalam negara otoriter pemerintah lebih selektif terhadap berita yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter dalam hal kebebasan pers ini memang sangat mencolok dan banyak mencuri perhatian. Sering kali pemerintah otoriter menutupi berita yang dianggapnya kurang menguntungkan bagi penguasa pada saat itu.
Kita tidak bisa menilai bahwa negara dengan sistem pemerintahan demokrasi lebih baik atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan setiap sistem yang dipilih oleh suatu negara mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang dipilih harus menjadi pedoman negara tersebut, baik dan buruknya harus diterima. Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter dilihat dari kelebihannya yaitu negara demokrasi lebih terbuka dan lebih menghargai hak asasi setiap masyarakatnya. Sedangkan negara otoriter cenderung mempunyai kelebihan dalam hal kepemimpinannya yang sudah pasti dan tujuan negaranya pasti tetap.
